Sragen, Komisi Irigasi Kabupaten Sragen melaksanakan rapat koordinasi di Aula Bappeda Litbang Kabupaten Sragen, Rabu (11/3). Tujuan dilaksanakan rakor ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja Komir Kabupaten Sragen sekaligus menjaring permasalahan dan masukan dari seluruh anggota P3A maupun GP3A. Rapat ini dihadiri dari Bidang SDA DPUPR Kabupaten Sragen, Distan KP Kabupaten Sragen, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sragen, P3A, GP3A, Pengguna Air dan Pengamat dari BBWS Solo.

Dalam Permen PUPR Nomor 17/PRT/M/2015 Tentang Komisi Irigasi, disebutkan Tugas Komisi Irigasi diantaranya adalah : merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain; merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air; merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi; memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi; membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lain; memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi; memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi.

Dalam Rapat Komir ini, GP3A menyampaikan beberapa permasalahan yang ada di lapangan dan memberikan masukan kepada forum Komir. Salah satu permasalahan klasik hingga saat ini belum terselesaikan adalah ketersediaan air untuk petani. Manajemen pengelolaan air irigasi yang menjadi sorotan di kalangan P3A perlu ditinjau ulang dan dibenahi, mengingat alokasi air yang diterima pemanfaat air tidak sesuai dengan yang mereka butuhkan. Selama ini debit air yang diterima petani di hilir sangatlah kurang, bahkan terkadang banyak petani di hilir yang tidak mendapat bagian jatah air, oleh karena itu perlu adanya pembicaraan dan koordinasi lebih lanjut dengan pemangku kebijakan terutama dengan Balai Besar Bengawan Solo (BBWS) sebagai operator pengelolaan air irigasi.

Selain masalah tersebut, permasalahan sarana dan prasarana irigasi yang dinilai banyak yang tidak berfungsi dengan baik, misalnya pintu air dalam kondisi rusak, saluran air yang banyak ditumbuhi tanaman liar dan tingginya walet/sedimen pada badan saluran DI. Hal ini juga memicu terhadap distribusi air yang tidak optimal, disamping permasalahan cuaca pada musim kemarau yang mana debit air pada Waduk Gajahmungkur yang menjadi pusat penampungan air tidak maksimal.

Banyak permasalahan yang ditampung Komisi Irigasi dan perlu tindak lanjut untuk direkomendasikan ke pemangku kebijakan yang lebih tinggi guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Hasil akhir dari Rapat ini dirumuskan beberapa hal sebagai berikut : 1) Perbaikan Sarana dan Prasarana Irigasi; 2) Manajemen Pengelolaan Air lebih dioptimalkan; 3) Penguatan Kelembagaan P3A dan GP3A. 4) Perlu adanya kerjasama pengelolaan irigasi oleh BBWS dan Bidang SDA DPUPR Kabupaten Sragen, agar pengawasan keirigasian di daerah lebih efektif dan optimal mengingat luasnya wilayah pelayanan BBWS. (nn-persik)



Berita Terkait