Kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari pendapatan yang diterima. Pendapatan diperoleh karena suatu kerja ekonomi. Sehingga bisa dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat akan berbanding lurus dengan kerja ekonomi, baik sebagai pengusaha maupun sebagai buruh.

Menurut BPS, yang dimaksud bekerja ialah  kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Ada beberapa kondisi yang berkaitan dengan siklus pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Ada kalanya seseorang itu mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja. Kondisi ini merupakan keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panenan, mogok dan sebagainya.  Adapun contohnya antara lain : pekerja tetap, pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/ peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah). Pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya/pesanan dan sebagainya. Seperti dalang, tukang cukur, tukang pijat, dukun, penyanyi komersial dan sebagainya.

Dalam penghitungan aspek ketenagakerjaan yang dilakukan BPS juga dikenal istilah Penganggur Terbuka. Mereka yang masuk dalam kategori ini antara lain :

    Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
    Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
    Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
    Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Guna menghitung seberapa besar pengangguran di suatu daerah, BPS mengembangkan satu indikator yang disebut TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), dimana cara menghitungnya ialah dengan mencari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Berdasarkan data terbaru dari BPS Provinsi Jawa Tengah (https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2016/12/16/34/tingkat-pengangguran-terbuka-2007-2019.html),  pada tahun 2019 TPT Kabupaten Sragen sebesar 3,34. Jumlah ini menempati urutan ke-27 dari 35 Kab/kota se-Jateng. Jika dibandingan di wilayah Subosukawonosraten, sragen menempati urutan ke-4 dari 7 wilayah. Adapun tertinggi ialah Kota Surakarta sebesar 4,18 dan yang terendah adalah Kabupaten Wonogiri sebesar 2,54. (PPM)


Berita Terkait