Permasalahan rumah tidak layak huni menjadi PR bersama pemerintah. Jumlahnya yang tidak sedikit memerlukan inovasi guna mempercepat terwujudnya rumah layak huni. 

Sejak Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Sragen meluncurkan Gerakan Mitra Kesejahteraan Keluarga (MATRA) yang sumber dananya berasal dari sumbangan dari PNS Kabupaten Sragen. Dana yang terkumpul melalui MATRA salah satunya digunakan untuk penanganan RTLH. Sampai saat ini sudah ada lebih dari 1.000 RTLH yang ditangani. 

Guna mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai program MATRA tersebut maka pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 dilakukan kunjungan kerja (kunker) oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperlitbangda) Kabupaten Brebes ke Bappeda Litbang Kabupaten Sragen. Tim dari Bapperlitbangda Kabupaten Brebes dipimpin oleh Kepala Bapperlitbangda, yaitu Bapak Drs. Edy Kusmartono, M.Si.

Penerimaan tim kunker dari Bapperlitbangda Kabupaten Brebes tersebut dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Litbang Kab. Sragen yaitu Agus Tri Lastomo, SIP, M.Si atau labih akrab dipanggil Pak Gustril. Melalui paparannya, Bapak Gustril menyampaikan bahwa penanganan RTLH di Kabupaten Sragen tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun ada keterlibatan pihak swasta melalui CSR, sumbangan MATRA serta dukungan dari Lembaga masyarakat lainnya antara lain PMI, BAZNAS, LAZISMU, LAZISNU dan lainnya.

Pengumpulan dana MATRA dilakukan melalui Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK). Besaran dana yang disumbangkan oleh tiap PNS berbeda-beda tergantung kesediaan masing-masing personil. Selama 10 bulan berturut-turut Bappeda Litbang berhasil tercatat sebagai OPD yang memberi sumbangan MATRA tertinggi di banding OPD lainnya. Menurut informasi dari Budi Trapsilo yang mewakili UPTPK, pada saat ini penerimaan MATRA bisa mencapai 125 juta per bulan.

Salah satu keunggulan MATRA adalah melakukan penanganan RTLH kepada KK miskin di luar daftar Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) serta pencairannya tidak perlu menunggu perencanaan 1 tahun sebelumnya, namun dapat segera disalurkan. Bagi KK miskin yang masuk dalam PBDT akan ditangani dengan anggaran yang berasal dari pemerintah. Perencanaan penanganan RTLH dari anggaran Pemerintah harus dilakukan 1 tahun sebelumnya (unik-Persik).


Berita Terkait