Selamat Datang di Pusat Informasi Bappeda Sragen Minggu, 21 October 2018  
 
 
Wakil Bupati Sragen FGD Kemiskinan bersama DRD di Bappeda Litbang
28/09/2018, Dibaca : 55

Sragen – Tim LPPM Universitas Muhammadiyah Surakarta memaparkan laporan awal konsep desain kajian kemiskinan Kabupaten Sragen di depan Wakil Bupati Sragen, Bp. Dedy Endriyatno, SE pada Kamis, 28/09/2018. FGD yang digelar di Aula Bappeda Litbang itu dimaksudkan untuk mencari saran, masukan, dan hal-hal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam mengatasi kemiskinan. Hasil dari FGD nanti digunakan untuk menyempurnakan konsep penelitian kemiskinan LPPM UMS dan menjadi dasar untuk koordinasi selanjutnya.

Hadir pula dalam FGD ini ketua DRD Sragen, Bp. Tuhana, SH, M.Si, Ketua Corporate Forum for Community Development (CFCD) Sragen, Tenaga Ahli Pendamping Desa, Pengurus MATRA, anggota TKPKD, Badan Pusat Statistik (BPS) dan segenap OPD terkait di Kabupaten Sragen, termasuk UPTPK. Banyak instansi/lembaga/OPD yang dilibatkan agar pembahasan komprehensif dan langkah yang diambil dapat sinkron antara stakeholder satu dengan lainnya.

Kabid Penelitian  dan Pengembangan Bappeda Litbang membuka FGD dengan menjelaskan latar belakang adanya kajian kemiskinan yaitu tingkat kemiskinan Kabupaten Sragen masih masuk Zona Merah di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Sragen akan terus berupaya serius dalam mengatasi problem kemiskinan, dengan kajian kemiskinan ini diharapkan intervensi yang akan dilakukan oleh OPD terkait semakin tepat cara dan tepat sasaran.

Ketua DRD Sragen, Bp. Tuhana memberikan masukan kepada Wakil Bupati Sragen akan peran dan fungsi DRD Sragen ke depan agar lebih baik dan optimal. Dalam hal mengatasi kemiskinan, beliau memberikan saran dalam hal mekanisme koordinasi dan perlu formulasi baru supaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen optimal. Empat strategi utama yang perlu dilakukan antara lain memperbaiki program perlindungan sosial, memperbaiki akses pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat miskin dan pembangunan inklusi.

Ketua LPPM UMS, Bp. Agus Ulinuha, PhD, dalam melakukan kajian kemiskinan ini tidak semata-mata urusan akademis tapi juga merupakan ibadah yang sangat penting karena panggilan kepedulian terhadap sesama manusia. Kajian kemiskinan akan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan tenaga ahli dari berbagai bidang ilmu diantaranya ahli Ekonomi Regional, manajemen, teknologi pangan, psikologi, sosial budaya dan agama, karena kemiskinan memang masalah multidimensi sehingga perlu melibatkan ahli dari multi disiplin ilmu. Selain kajian, LPPM UMS juga akan melakukan tindak lanjut dari kajian kemiskinan ini dengan melakukan piloting pada tiga desa/wilayah dalam zona yang berbeda yaitu zona pedesaan, transisi dan perkotaan. Dana yang digunakan untuk piloting tersebut menggunakan anggaran diluar Pemda Sragen yaitu dengan dana University Social Responsibility (USR) UMS. (litbang)

Berita Terkait