Selamat Datang di Pusat Informasi Bappeda Sragen Jumat, 22 November 2019  
 
 
Rakor Evaluasi Data Kemiskinan Tahun 2019
04/07/2019, Dibaca : 165

Pada hari Kamis, 4 Juli 2019 bertempat di Aula Sukawati Setda Kabupaten Sragen Bappeda Litbang (Bidang Pemksosbud) mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Data Kemiskinan Tahun 2019.

Peserta kegiatan rakor yang turut hadir diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, UPTPK, Camat, Kepala Desa/Kelurahan serta Koordinator TKSK dan Pendamping PKH. Kegiatan tersebut dibuka langsung sekaligus narasumber oleh Wakil Bupati Sragen, Bapak Dedy Endriyatno selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sragen.

Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Sragen, serta perihal Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) yang saat ini dinilai masih banyak mengalami ketidaktepatan-sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan tepat sasaran, tentunya basis data atau BDT ini harus sesuai dengan yang ada di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Sragen mendorong Dinas PMD untuk mengarahkan APBDes fokus ke penanggulangan kemiskinan. Nantinya Desa/Kelurahan di berikan kewenangan langsung untuk mengadakan verifikasi-validasi mandiri. Adapun nanti data BDT akan diserahkan langsung ke Desa, selanjutnya BDT tersebut nantinya akan di musyawarah tingkat RT/RW kemudian data di olah oleh Petugas IT Desa lewat Aplikasi SIKS-NG secara offline.

Data SIKS-NG dari Desa nantinya akan di Validasi oleh Tim di Kabupaten, selanjutnya data-data tersebut akan dikirim ke Pemerintah Pusat. Diharapkan Bulan Januari dan Juli data baru akan keluar.

Lomba Desa berprestasi menurunkan angka kemiskinan juga akan dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sragen; nantinya Kabupaten Sragen akan memberikan reward bantuan langsung bagi Desa/Kelurahan yang berhasil menurukan angka kemiskinan secara signifikan.

Disamping itu, untuk menekan angka kemiskinan Kabupaten Sragen juga inisiatif untuk memberi tanda di rumah keluarga penerima bantuan sosial, yaitu dengan cara “Stikerisasi Kemiskinan”. Diharapkan dengan stiker tersebut masyarakat secara luas akan tahu dan bisa ikut mengontrol kebenaran kondisi ekonomi keluarga miskin tersebut. Jika salah, maka pemerintah akan lebih mudah memperbaikinya. (PSB)

Berita Terkait