Selamat Datang di Pusat Informasi Bappeda Sragen Selasa, 21 January 2020  
 
 
Implementasi Permendagri 90/2019 dalam Perencanaan Daerah 2021
08/01/2020, Dibaca : 38

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi,  Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan  Keuangan Daerah, mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2020. Sebagai tindak lanjut atas  Permendagri ini, dokumen perencanaan di Kabupaten Sragen untuk Tahun 2021 yang meliputi Renja dan RKPD mulai menerapkan kodefikasi dan nomenklatur baru sesuai peraturan ini.  Kodefikasi dan Nomenklatur Program / Kegiatan dan Belanja Daerah dalam Permendagri ini merupakan  acuan bagi pemerintah daerah dalam  melakukan sinkronisasi tatakelola penyelenggaraan pemerintah.


Adapun sebagai langkah awal implementasi, setiap OPD di Kabupaten Sragen diminta untuk melakukan Pemetaan / Mapping terhadap kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah  sesuai dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dengan tetap berpedoman pada  Renstra dan RPJMD yang ada.  Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi Dwi Cahyani, ST, MM menyatakan  sebagai langkah awal setiap OPD melakukan pencermatan terhadap kegiatan / program yang lama dan  selanjutnya disesuaikan dengan kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang baru sesuai permendagri 90/2019. Namun usulan tetap disesuaikan dengan Renstra dan RPJMD. Usulan kegiatan dalam Renja tahun 2021 telah menggunakan nomenklatur baru,  adapun aplikasi perencanaan untuk tahun 2021 juga akan disesuaikan dengan Permendagri baru ini.


Permendagri Nomor 90/2019  yang merupakan  pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006  bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sesuai Permendagri 90/2019  disusun secara sistematis yang meliputi: a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan; b. Fungsi; c. Organisasi; d. Sumber pendanaan; e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan f. Rekening.  Kodefikasi untuk program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sementara untuk kodefikasi kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  Satu hal yang berbeda dengan peraturan sebelumnya, dalam Permendagri No 90 /2019 terdapat kodefikasi untuk Sub Kegiatan yang merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Diharapkan dengan pemberlakukan Permendagri No 90/2019 ini dapat menjadi “single codebase” yang digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan. (RENVAL)

Berita Terkait