Selamat Datang di Pusat Informasi Bappeda Sragen Selasa, 26 June 2018  
 
 
Bappeda Litbang Gelar Rakor Penyusunan LKPJ Akhir TA. 2017
26/01/2018, Dibaca : 281

Sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan berakhirnya tahun anggaran 2017 maka Kepala Daerah berkewajiban menyusun LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah). LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran  berakhir.  Hal inilah yang mendasari Bappeda Litbang menyelenggarakan rakor penyusunan LKPJ akhir tahun anggaran  2017 di Aula Sukowati pada Selasa, 23 Januari 2017. Acara yang dibuka oleh Sekda Sragen Drs. Tatag Prabawanto B, MM ini dihadiri oleh perwakilan dari OPD se Kab Sragen.


Dalam Acara ini Sekda Sragen menyampaikan dibutuhkan kerjasama lintas OPD dalam penyusunan LKPJ Bupati Sragen Akhir Tahun Anggaran 2017 yang merupakan tahun pertama perwujudan Bangkit Bersama  Mewujudkan  Bumi  Sukowati  yang  Sejahtera  dan Bermartabat. Oleh karena itu seluruh OPD untuk segera menyelesaikan laporan LKPJ di instansinya masing masing, dan selanjutnya diolah lebih lanjut oleh Bappeda Litbang agar selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan.


Selain arahan Sekda, dalam acara ini juga disampaikan petunjuk penyusunan LKPJ akhir tahun anggaran 2017  oleh Kepala Bappeda Litbang  Tugiyono, SH didampingi Kabid Perencanaan dan Evaluasi Bappeda Ir. Dwi Cahyani, MT.  Beberapa poin yang disampaikan diantaranya tentang pembagian tugas dalam penyusunan muatan LKPJ yang melibatkan  OPD serta petunjuk teknis penyusunannya. Tahun 2017 mengambil tema “Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dalam mendukung kemandirian ekonomi”. Pada tahap ini pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama jalan dan jembatan dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi.


Penyampaian LKPJ kepada DPRD sesuai dengan amanat  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007. LKPJ  disusun untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode tertentu serta dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan DPRD. (renval)

Berita Terkait